Langsung ke konten utama

Presiden Jokowi Apresiasi Polri, Kepercayaan Publik Naik Signifikan Capai 78%





Jakarta - Publik trust atau kepercayaan publik dalam suatu managemen organisasi sangat diperlukan, baik di instansi pemerintahan maupun swasta. Termasuk komunitas terkecil dalam masyarakat, yakni RT/RW.

Tanpa ada public trust, sulit rasanya mencapai target maupun sasaran dari suatu program. Itu pula yang ditegaskan Presiden Joko Widodo, Senin (9/10), di Kampus Akpol, Semarang, Jawa Tengah.

Di hadapan 500 lebih perwira tinggi Polri dan jajaran Kepala Satuan Wilayah, seperti Kapolda dan Kapolres, se-Indonesia yang mengikuti Apel Kasatwil dalam rangka Pengamanan Pilkada serentak tahun depan, Presiden menegaskan pentingnya kepercayaan publik sebagai suatu yang mutlak.

“Saya lihat kepercayaan publik terhadap Polri sudah cukup baik, mencapai 78 persen, berada di urutan keempat,” tegas Jokowi. 
Tapi Presiden mewanti-wanti Kapolri dan jajarannya agar tidak berpuas diri. Presiden minta terus ditingkatkan lebih tinggi lagi.

Memang sejak diamanatkan sebagai Kapolri, Jenderal Pol H. Muhammad Tito Karnavian, MA, PhD, terus melakukan terobosan dan inovasi dalam rangka meningkatkan kepercayaan publik. 
Awal menjabat Juli 2016, kepercayaan publik terhadap Polri yang masih di bawah 60 persen, perlahan namun pasti terus naik.

Jargon Polisi yang Profesional, Modern dan Terpercaya (Promoter), sejauh ini cukup berhasil diejawantahkan dalam berbagai program dan layanan publik.

Ada inovasi layanan berbasis aplikasi teknologi sehingga masyarakat cukup dengan handphone-nya bisa berinteraksi dengan aparat kepolisian ataupun melakukan kebutuhan lainnya, seperti membayar pajak kendaraan, laporan kriminalitas dan sebagainya.

Pelayanan juga dapat dilakukan lebih efisien dan cepat. Selain itu, dengan layanan digital, perilaku koruptif dan menyimpang dari oknum polisi dapat dicegah dan diminimalkan. Kriminalitas dapat ditekan.

Terobosan Jenderal Tito tak sia-sia. Kepercayaan publik yang terus meningkat ini jadi modal penting Polri dapat memberikan pelayanan yang lebih baik. Institusi Polri juga kian dicintai rakyat, disegani dunia internasional, dan makin diperhitungkan kinerjanya. 

Public trust itu memang mutlak. Benar Pak Jokowi. Publik trust juga jadi prioritas program dan kerja, tepat sekali Jenderal Tito. Itu semua kunci keberhasilan dalam pelayanan publik. 
Hal positif dan keberhasilan seperti inilah yang perlu terus ditingkatkan dan disosialisasikan di masyarakat agar publik tahu. Agar publik makin percaya.

Pada saat yang sama, semaksimal mungkin mencegah perilaku negatif oknum Polri yang dapat merusak nama baik institusi

Komentar

Postingan populer dari blog ini

JUSUF KALLA: JEMPOL BUAT POLRI "UNGKAP SABU 1 TON"

Jakarta- Upaya Polda Metro jaya yang terdiri dari gabungan Ditresnarkoba Polda Metro dan Polresta Depok mengungkap penyeludupan Sabu 1 Ton mendapat apresiasi dari berbagai pihak. Begitu juga Wakil Presiden RI Jusuf Kalla angkat jempol buat Polri, pria yang di akrab di panggil JK itu, memuji kinerja aparat kepolisian, menurutnya penagkapan tersebut merupakan prestasi baru, Sabtu (15/7/17).  JK juga menegaskan "penangkapan sabu 1 Ton kemarin merupakan terbesar saat ini, dan prestasi luar bisa, namun Jk juga menghimbau aparat kepolsian tak cepat puas dan meningkatkan kerjasama Internasional. JK juga berharap pelaku dapat hukuman yang berat, dengan tegas JK mengatakan "jadi ini memang harus diproses sangat berat, yang lebih kecil aja 1 kg bisa hukuman mati, apalagi yang 1 Ton", ujar JK, Sabtu (15/7/17) Memang tangkapan Sabu 1 Ton ini selain bernilai triliyunan Rupiah, juga dapat menyelematkan anak bangsa hingga 100 juta jiwa, artinya dengan tertangkapnya penyelud...

Ketua MUI: Umat Islam Tak Usah Ikut Aksi 287

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Maruf Amin mengimbau, umat Islam tidak terprovokasi sehingga turut menjadi peserta dalam aksi 287. JAKARTA  - Unjuk rasa besar yang rencananya diselenggarakan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI itu akan dilaksanakan di Jakarta pada Jumat esok, 28 Juli 2017. Rencana aksi tersebut akan diikuti 5.000 hingga 10.000 orang. Tujuan aksi  itu untuk memprotes Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang baru diterbitkan. Menurut Maruf, unjuk rasa adalah hal yang tidak perlu dilakukan. "Kalau (menurut) MUI sih, pemerintah, umat, tidak usah terprovokasi, tidak usah ikut (unjuk rasa 287). Itu (perihal keberlanjutan Perppu), sudah ada mekanismenya, bahwa pemerintah berhak, menurut Undang-undang membuat Perppu. Dan nanti Perppu itu akan diuji oleh DPR. Itu kan berjalan saja. Tidak usah ada tekanan-tekanan dari pihak mana pun. Saya kira itu," ujar Maruf di J...

Polri Serius Tangani Kasus Novel Baswedan, Sketsa Terkini Pelaku Sudah Didapatkan

Kapolri Jenderal Tito Karnavian menunjukkan sketsa terbaru wajah terduga pelaku penyiraman air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan. Sketsa diperoleh berdasarkan keterangan saksi yang ada di lokasi kejadian. "Ini adalah dari saksi yang sangat penting karena 5 menit sebelum kejadian ada di dekat masjid. Dia mencurigakan yang kami duga dia pengendara sepeda motor," kata Tito dalam konferensi pers seusai pertemuan di kantor Presiden, kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jl Veteran, Jakarta Pusat, Senin (31/7/2017). Saksi melihat terduga pelaku berdiri mencurigakan di dekat masjid tempat Novel menunaikan salat subuh berjemaah. Terduga penyerang Novel itu memiliki ciri-ciri bertubuh ramping, tinggi 167-170 cm, kulit agak hitam, dan rambut keriting. S aksi yang dimaksud Tito tak bersedia diungkap namanya. Tetapi saksi tersebut dinilai sangat penting oleh kepolisian. Pihaknya juga bekerja sama dengan kepolisian Australia (AFP) untuk mengungkap kasus ini. "Ini su...