Langsung ke konten utama

Buka Puasa Bersama MUI, Kapolri Berharap Hubungan Ulama-Polri Lebih Erat Lagi

Jakarta– Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian mengadakan acara buka puasa bersama Majelis Ulama Indonesia (MUI), dilanjutkan Salat Tarawih berjamaah, di rumah dinas Kapolri di Jalan Pattimura, Kebayoran Baru, Jakarta, Selasa (13/6).
Dari MUI hadir antara lain Ketua Umum KH Ma’ruf Amin, Wakil Ketua Umum Zainut Tauhid Sahadi, Wakil Sekretaris Natsir Zubaidi dan beberapa tokoh MUI lainnya. Hadir juga Ketua GNPF MUI Ustadz Bachtiar Nasir, Ustadz Zaitun Rasmin, Ketua Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (PGK) Bursah Zarnubi, Heri Sucipto, Imam P. Moeljadi, dan politisi PPP Umar Husin.
Sedangkan dari jajaran Polri, hadir antara lain Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Polri Komjen Pol Lutfi Lubihanto, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol M. Iriawan, Kakorsabhara Baharkam Polri Irjen Pol Umar Septono, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono, Kapolres Jakarta Selatan Kombes Iwan Kurniawan, Kapolres Jakarta Timur Kombes Andry Wibowo, Kapolres Jakarta Pusat Kombes Suyudi Ario Seto, Kapolres Jakarta Barat Kombes Roycke Harry Langie, Kapolres Bandara Soetta Kombes Arif Rahman, dan Kapolres Bekasi Hero Henrianto.
Dalam sambutannya, Kapolri Tito Karnavian merasa terhormat dengan kedatangan para ulama MUI di acara buka puasa bersama tersebut.
Menurut Tito, ulama punya peran sangat penting dalam pergerakan kebangsaan dan perjuangan merebut kemerdekaan.
“Sejarah mencatat, kebangkitan nasional sangat berkaitan dengan peran ulama dan umat Islam. Kelahiran Syarikat Islam adalah salah satu tonggak pemersatu bangsa melawan kolonialisme,” kata Tito.
Polisi dan TNI, kata Tito, juga bagian penting dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Karena itu, sangat tepat bila kepolisian dapat bergandengan tangan dengan para ulama.
Menurut Tito, Polri dan ulama khususnya MUI, punya tugas yang sama yakni menegakkan hukum. Meskipun hukum yang ditegakkan dua lembaga ini berbeda sumber.
“Polisi menegakkan hukum yang dibuat oleh manusia seperti KUHP dan lainnya, sedangkan MUI menegakkan hukum Allah. Namun hukum manusia ini juga hasil ijtihad dari berbagai sumber, termasuk Parpol Islam dan Ormas Islam, jadi bisa seiring sejalan,” kata Tito.
Mewakili keluarga besar Polri, Tito menyampaikan terima kasih atas dukungan ulama selama ini, dan berharap terus mendapatkan dukungan dari MUI dalam menjalankan tugas-tugasnya.
“Polri butuh dukungan dari ulama dalam menjalankan tugas kepolisian, selama tugas itu sesuai dengan kepentingan bangsa Indonesia dan khususnya umat Islam,” kata Tito.

Radikalisme dan Kelompok Intoleran
Sementara itu, Ketua Umum MUI KH Ma’ruf Amin mengatakan, silaturahim antara MUI dan kepolisian sangatlah penting. Ia mengucapkan terimakasih kepada Kapolri yang telah menyediakan waktu dan tempat untuk buka puasa bersama.
“Terima kasih kepada Bapak Kapolri yang telah menyediakan tempat dan meluangkan waktunya untuk acara silaturahim ini. Kalau dalam bahasa kami, malam ini Kapolri bertindak sebagai sohibul makan,” ujar Ma’ruf Amin, disambut gelak tawa para hadirin.
Dalam pidatonya, Ma’ruf mengingatkan bahwa bangsa Indonesia patut bersyukur dengan kemerdekaan yang diraih pada 72 tahun lalu melalui perjuangan seluruh rakyat. Kemerdekaan itu tidak akan bisa diraih tanpa izin dan kuasa Allah SWT.
Menurut Ma’ruf Amin, Indonesia bukan negara Islam tapi juga bukan negara kafir. Indonesia adalah negara hasil kesepakatan bersama dari seluruh rakyat yang beraneka ragam suku, bahasa, agama, dan adat budayanya. Pemersatunya adalah Pancasila.
“Alhamdulillah Bung Karno memberikan formulasi yang dapat menyatukan Indonesia dalam satu harmoni. Andaikata dulu semua mempertahankan egonya masing-masing, kita (Indonesia) nggak akan berdiri,” ujarnya.
KH Ma’ruf Amin menyampaikan rasa prihatin melihat situasi kondusif yang selama ini terjaga, mulai ternodai oleh aksi radikalisme dari kelompok-kelompok intoleran yang bisa memecah belah bangsa. Padahal dalam Islam, toleransi menjadi sesuatu yang harus dikedepankan.
“Dalam Islam wajar ada perbedaan dan perbedaan itu harus ditoleransi. Tapi toleransi itu ada batasnya. Ada yuridiksi yang mengatur perbedaan dan sesat. Perbedaan harus ditoleransi, sementara yang sesat harus diluruskan,” ucapnya.
Ma’ruf Amin juga menyoroti fenomena negatif penggunaan media sosial yang menjadi sumber perpecahan di masyarakat. Oleh karena itu, MUI baru-baru ini mengeluarkan fatwa muamalah medsosiyah atau pedoman penggunaan medsos.

Acara yang berlangsung penuh keakraban ini, berakhir setelah hadirin melaksanakan salat Tarawih berjamaah dengan Imam salat KH Sodiqun dari MUI.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

JUSUF KALLA: JEMPOL BUAT POLRI "UNGKAP SABU 1 TON"

Jakarta- Upaya Polda Metro jaya yang terdiri dari gabungan Ditresnarkoba Polda Metro dan Polresta Depok mengungkap penyeludupan Sabu 1 Ton mendapat apresiasi dari berbagai pihak. Begitu juga Wakil Presiden RI Jusuf Kalla angkat jempol buat Polri, pria yang di akrab di panggil JK itu, memuji kinerja aparat kepolisian, menurutnya penagkapan tersebut merupakan prestasi baru, Sabtu (15/7/17).  JK juga menegaskan "penangkapan sabu 1 Ton kemarin merupakan terbesar saat ini, dan prestasi luar bisa, namun Jk juga menghimbau aparat kepolsian tak cepat puas dan meningkatkan kerjasama Internasional. JK juga berharap pelaku dapat hukuman yang berat, dengan tegas JK mengatakan "jadi ini memang harus diproses sangat berat, yang lebih kecil aja 1 kg bisa hukuman mati, apalagi yang 1 Ton", ujar JK, Sabtu (15/7/17) Memang tangkapan Sabu 1 Ton ini selain bernilai triliyunan Rupiah, juga dapat menyelematkan anak bangsa hingga 100 juta jiwa, artinya dengan tertangkapnya penyelud...

Ketua MUI: Umat Islam Tak Usah Ikut Aksi 287

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Maruf Amin mengimbau, umat Islam tidak terprovokasi sehingga turut menjadi peserta dalam aksi 287. JAKARTA  - Unjuk rasa besar yang rencananya diselenggarakan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI itu akan dilaksanakan di Jakarta pada Jumat esok, 28 Juli 2017. Rencana aksi tersebut akan diikuti 5.000 hingga 10.000 orang. Tujuan aksi  itu untuk memprotes Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang baru diterbitkan. Menurut Maruf, unjuk rasa adalah hal yang tidak perlu dilakukan. "Kalau (menurut) MUI sih, pemerintah, umat, tidak usah terprovokasi, tidak usah ikut (unjuk rasa 287). Itu (perihal keberlanjutan Perppu), sudah ada mekanismenya, bahwa pemerintah berhak, menurut Undang-undang membuat Perppu. Dan nanti Perppu itu akan diuji oleh DPR. Itu kan berjalan saja. Tidak usah ada tekanan-tekanan dari pihak mana pun. Saya kira itu," ujar Maruf di J...

Polri Serius Tangani Kasus Novel Baswedan, Sketsa Terkini Pelaku Sudah Didapatkan

Kapolri Jenderal Tito Karnavian menunjukkan sketsa terbaru wajah terduga pelaku penyiraman air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan. Sketsa diperoleh berdasarkan keterangan saksi yang ada di lokasi kejadian. "Ini adalah dari saksi yang sangat penting karena 5 menit sebelum kejadian ada di dekat masjid. Dia mencurigakan yang kami duga dia pengendara sepeda motor," kata Tito dalam konferensi pers seusai pertemuan di kantor Presiden, kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jl Veteran, Jakarta Pusat, Senin (31/7/2017). Saksi melihat terduga pelaku berdiri mencurigakan di dekat masjid tempat Novel menunaikan salat subuh berjemaah. Terduga penyerang Novel itu memiliki ciri-ciri bertubuh ramping, tinggi 167-170 cm, kulit agak hitam, dan rambut keriting. S aksi yang dimaksud Tito tak bersedia diungkap namanya. Tetapi saksi tersebut dinilai sangat penting oleh kepolisian. Pihaknya juga bekerja sama dengan kepolisian Australia (AFP) untuk mengungkap kasus ini. "Ini su...