Jakarta - Polri di bawah pimpinan Jendral Tito Karnavian mengalami tantangan luar biasa, terutama semenjak bergulirnya Pilgub DKI 2017. Gerak-gerakan radikal sepertinya mendapatkan pintu masuk atau jalan untuk melancarkan serangkaian kegiatannya seiring dengan kasus penistaan agama oleh Ahok.
Direktur Program Imparsial Al Araf menyampaikan selama pilkada DKI Jakarta berlangsung gerakan-gerakan berbau radikalisme sangat menguat (senin 1/5).
Lebih lanjut ditegaskan "Aroma kebencian antara sesama sangat menguat, Namun atas kerja yang bagus dari kepolisian yang bertanggung jawab menjaga keamanan bisa mengantisipasi itu semua”. Sehingga potensi konflik yang dinilai sebagian kalangan tidak terjadi," tandasnya (Senin, 1/5).
Selain itu juga Ketua PBNU, KH Marsudi Suhud mengatakan terkait dengan “langkah-langkah Polri terhadap radikalisme termasuk kasus makar, dinilai tidak ada yang salah”, (senin (1/5).
Sementara itu, Ketua PP Muhammadiyah, Prof A Syafiq Mugni mengatakan apapun yang dilakukan kepolisian merupakan suatu kebiajakan dalam penegakkan hukum harus berjalan dengan baik.
Artinya bahwa equality befor the law harus mnejadi rujuakn dalam mengendalikan penegakkan hukum di Indonesia, jika citra Polri ingin baik.
Dengan demikian masyarakat Indonesia apabila cita damai dan ingin tetap dalam bingkai NKRI, mari dukung langkah Kapolri.
Isu-isu miring tentang Polri dalam menangani gerakkan radikal sengaja dibiaskan oleh kelompok-kelompok mereka, seolah-olah Polri anti Islam.
Kami yakin Pak Tito seorang muslim yang taat, namun dia hanya berkeinginan bahwa Indonesia tetap dalam bingkai NKRI. Jelasnya berita-berita terutama di media sosial yang memojokkan Polri dengan balutan Agama belum tentu benar.
Kita harus yakin, bahwa langkah Polri demi NKRI, maka dari seluruh elemen pemerintah dan masyarakat suarakan hati nurani anda, “Jika Cinta Tanah Air”, kikis habis ujaran kebencian dan kaum yang sengaja memfitnah untuk menggoyang keutuhan NKRI. (Al Manaf)
Komentar
Posting Komentar